KKP menerapkan penangkapan berbasis kuota untuk meningkatkan potensi ekonomi

KKP menerapkan penangkapan berbasis kuota untuk meningkatkan potensi ekonomi


Makassar (Antara) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan penangkapan ikan berbasis kuota yang terukur untuk meningkatkan potensi ekonomi hasil laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trigono mengatakan langkah ini datang dalam rangka pelaksanaan program ekonomi biru yang merupakan arah pembangunan dan menjadikan lingkungan sebagai pionir dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

“KKP telah menerapkan kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota yang terukur di setiap wilayah pengolahan perikanan untuk kelestarian lingkungan,” kata Sakti Wahyu Trigono dalam forum bisnis dan investasi yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku di Makassar, Sabtu.

Baca juga: Menteri Trengono: Kebijakan Penahanan Sengaja Era Baru

Sekti mengatakan reformasi kebijakan perikanan akan dimasukkan pada 2022 untuk meningkatkan potensi ekonomi masing-masing daerah.

“Mulai tahun 2022 kita ini Indonesia, dari Sabang sampai Merauk, jadi kita bagi menjadi 6 wilayah,” ujarnya.

Baca Juga: KKP-GEF Berkolaborasi untuk Mencapai Kebijakan Penangkapan Ikan yang Scalable

Hasil tangkapan yang diukur berdasarkan kuota KKP dibagi menjadi 6 zona penangkapan yang terdiri dari 4 zona untuk penanam modal dalam dan luar negeri, serta 2 zona khusus untuk penanam modal lokal.

Sementara itu, ada satu kawasan di Zona 3 yang diperuntukkan bagi nelayan tradisional sebagai daerah penangkapan ikan terbatas.

Baca Juga: KKP Tekankan Kebijakan Penangkapan Ikan yang Terukur untuk Dorong Perekonomian

Penangkapan ikan yang terukur mengubah pendekatan input kontrol menjadi kontrol output dan kontrol dengan sistem kuota tangkapan, sehingga pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan daya dukungnya.

Sedangkan kuota hasil tangkapan akan dihitung berdasarkan studi bersama organisasi pengelola perikanan daerah. Saham ini dibagi menjadi 3, yaitu saham untuk investor, saham untuk nelayan lokal dan saham untuk kebiasaan masyarakat (hobi).

“Melalui penangkapan ikan yang diperhitungkan, kami ingin mengantarkan perikanan Indonesia ke era baru yang lebih maju, sejahtera, adil dan berkelanjutan,” jelas Sakti.

Baca juga: KKP akan lakukan penangkapan ikan yang diatur di Laut Aravura pada Maret

Untuk itu, perlu dukungan berkelanjutan dan kerjasama sinergis yang konstruktif dari Sakti agar kebijakan perikanan yang terukur dapat diintegrasikan sedekat mungkin.

“Kami berharap bersama apa yang telah direncanakan akan memberikan manfaat bagi kelestarian ekosistem, memberikan peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: KKP tegaskan ‘nol toleransi’ untuk kapal cantrang

Reporter: Light adalah penyihir merah muda
Redaktur: Tunggul Susilo
Hak Cipta © Antara 2022

0 Shares:
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like