KKP menjamin perizinan penangkapan ikan yang cepat dan mudah bagi nelayan

KKP menjamin perizinan penangkapan ikan yang cepat dan mudah bagi nelayan


Tidak perlu nelayan jauh-jauh ke Jakarta mengurus perijinan

Jakarta (Antara) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengurusan izin perikanan tangkap dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga nelayan dan pelaku usaha dapat memprosesnya di mana saja dan kapan saja karena layanan perizinan buka 24 jam.

Pelayanan perizinan perikanan tangkap dapat diakses melalui Sistem Informasi Izin Pelayanan Ekspres (SILAT), kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP M Zaini Hanafi dalam keterangannya yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu.

Dikatakannya, operator di sektor perikanan cukup mengunggah dokumen persyaratan dan bisa mencetak dokumen otorisasi secara mandiri.

“Tidak perlu nelayan ke Jakarta mengurus izin. Semuanya mudah, tidak ada yang ribet. Kalau ditolak pasti ada alasannya, misalnya persyaratan dokumen pendukung lainnya tidak,” kata Al -Zini.

Menanggapi keluhan nelayan dari sejumlah daerah, seperti Tidore, yang kesulitan mendapatkan izin, Al-Zayni meminta agar nelayan bisa memanfaatkan layanan pendampingan. On line atau online melalui Whatsapp pusat.

Pemrosesan dokumen lisensi juga dapat diperiksa oleh layanan pelacakan dengan memasukkan nama perusahaan, pemilik, nama kapal atau nomor pesanan.

“Saat ini kecepatan pelayanan perijinan semakin meningkat, hanya menyelesaikan satu jam. Kalau ada kendala bisa rujuk ke sana On line. Juga mudah untuk mengakses dan menelusuri dokumen kapan saja. “Pemerintah terus berupaya memberikan kenyamanan dan kami akan pastikan itu,” imbuhnya.

Terkait biaya pemungutan hasil ikan (PHP), Al-Zayni menambahkan, pengaturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

berhubungan dengan sistem kendali kapal (VMS), Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Adin Nourauddin mengatakan komitmen untuk memasang pemancar Sistem Kontrol Kapal berlaku untuk kapal penangkap ikan di atas 30 ton dan bukan untuk nelayan kecil.

Pak Adin juga menekankan bahwa VMS adalah alat manajemen perikanan yang berguna untuk memantau pergerakan kapal penangkap ikan, termasuk mendeteksi pelanggaran. Selain bermanfaat bagi pemerintah, VMS juga bermanfaat bagi pemilik kapal, termasuk saat kapal menghadapi situasi darurat.

“Ini sebenarnya sangat penting tidak hanya untuk pengelolaan perikanan tetapi juga bagi pemilik kapal untuk mengontrol armadanya,” kata Aden.

Mengenai pembayaran yang dikenakan kepada pemilik kapal, Adin menjelaskan bahwa pembayaran tersebut dikenakan biaya waktu air Itu dibayarkan langsung ke penyedia layanan.

“Jadi, biayanya waktu air Ini dibayar langsung oleh perwakilan komersial dari penyedia layanan satelit yang juga merupakan pihak swasta. “Seperti bayar pulsa, bukan milik kita,” kata Adin.

Baca juga: KKP Ajak Pelaku Sektor Perikanan Manfaatkan Layanan Digitalisasi
Baca juga: Rencana Zonasi Lepas Pantai Dorong Kemudahan Perizinan Investasi Kelautan
Baca juga: KKP: Izin Budidaya Indonesia Ikuti Pedoman FAO

Wartawan: Muhammad Razi Rahman
Editor: Klik Dewanto
Hak Cipta © Antara 2022

0 Shares:
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like