KKP Setujui Materi Teknis Pelayaran Kargo Pesisir di Provinsi Papua

KKP Setujui Materi Teknis Pelayaran Kargo Pesisir di Provinsi Papua


Sehingga menjadi alat yang digunakan untuk menentukan kebijakan pengelolaan daerah

Jakarta (Antara) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyetujui Dokumen Bahan Teknis Pelayaran ke Papua Nugini yang diserahkan Sekda Provinsi Papua Ridwan Roykoton kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Triringono, untuk lebih terintegrasi. dengan perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Sudah disetujui. Berkas sudah kita serahkan, tinggal menunggu tanda tangan menteri. Setelah itu, kita serahkan ke Babbeda untuk nikah, dan penggabungannya dengan RTRW yang sudah disiapkan,” kata kepala daerah Papua itu. propinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan Iman Djuniwal di kantor KKP Jakarta, Senin.

Iman mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili Sekretaris Daerah Ridwan Rooikoton mengunjungi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan dokumen materi teknis perairan Papua yang dikenal dengan Skema Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Dokumen ini memerlukan persetujuan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Materi RZWP3K akan digunakan untuk berintegrasi dengan RTRW daerah yang saat ini sedang dikerjakan. Penggabungan RZWP3K dan RTRW Provinsi Papua selanjutnya akan menghasilkan peraturan daerah tentang penataan ruang dan wilayah Provinsi Papua yang meliputi wilayah perairan dan daratan.

Lebih lanjut, kata Iman, pengintegrasian kedua dokumen tersebut akan dibahas oleh para pihak lintas sektor agar dapat dimanfaatkan secara utuh dan bersama oleh berbagai pemangku kepentingan.

“Sehingga menjadi alat yang digunakan untuk menentukan kebijakan pengelolaan daerah,” kata Iman.

Iman mengatakan, kelengkapan dua dokumen tersebut akan mendukung kemudahan investasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut di wilayah Papua. Adanya peraturan RZWP3K ini sedikit banyak memberikan kepastian tentang izin pemanfaatan ruang laut.

RZWP3K akan memberikan lima jaminan utama investasi, yaitu kesesuaian lokasi investasi, keberlanjutan lingkungan investasi, dan kegiatan investasi yang menguntungkanDan kepastian hukum lokasi penanaman modal dan memperoleh izin lokasi kegiatan penanaman modal.

Baca Juga: KKP Tingkatkan Kinerja Industri Perikanan Lepas Pantai di Papua
Baca juga: KKP: Mimica Marine Center Bisa Jadi Episentrum Perikanan Papua
Baca juga: KSP: Presiden Dorong Investasi di Sektor Kelautan dan Perikanan Papua

Reporter: Aditya Ramadhan
Redaktur: Faisal Yunyanto
Hak Cipta © Antara 2022

0 Shares:
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like