Pemerintah diminta peringatkan industri agar tidak mendistribusikan minyak goreng bersubsidi

Pemerintah diminta peringatkan industri agar tidak mendistribusikan minyak goreng bersubsidi


Pemerintah harus memberikan teguran keras dan sanksi berat kepada industri MGS yang belum berproduksi dan lambat memenuhi kuota produksi. Jika perlu, nama-nama perusahaan tersebut akan diumumkan ke publik

Jakarta (Antara) – Gerakan Masyarakat Pemantau Kartel (GMAC) meminta pemerintah menegur industri minyak goreng sawit (MGS) yang tidak memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi.

“Pemerintah harus segera menegur dan memberikan sanksi tegas kepada industri MGS yang belum berproduksi dan lambat memenuhi kuota produksi. Jika perlu, nama-nama perusahaan tersebut akan diumumkan ke publik,” kata Direktur Humas RI. Komunitas (Lima) Ray Rangkote, anggota Germak. , dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ray bersama Civil Society Coalition menghimbau masyarakat luas untuk ikut melakukan pengawasan bersama dengan memantau potensi penipuan, baik dengan mengemas ulang atau mempermainkan harga dengan konsumen.

Ia menjelaskan, selama periode observasi Germak bersama tim investigasi dan laporan masyarakat pada minggu pertama April 2020 tentang produksi dan distribusi minyak goreng sawit curah (MGS) bersubsidi, ditemukan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang terlibat dalam subsidi. produksi. MGS Bulk, 72 hingga 75 industri dengan kontrak dengan BPDPKS. (Badan Pengelola Dana Budidaya Kelapa Sawit).

Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Kecil, dan Usaha Kecil yang Dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), menyebutkan bahwa 75 MGS Industri wajib memproduksi dan mendistribusikan MGS dalam jumlah besar Masyarakat bersubsidi besar dan usaha kecil dan mikro.

Kementerian Perindustrian menyebutkan hingga 8 April 2022, baru 55 industri dan total 75 industri MGS terkontrak yang berproduksi (73,3 persen). Di sisi lain, dari 55 industri yang mulai berproduksi, hanya sedikit yang mencapai target sesuai ketentuan kontrak saat ini.

Menurut Ray, hasil pantauan Germak di beberapa areal pabrik menunjukkan 11 industri memiliki pabrik MGS yang belum pernah menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi.

“Fakta ini menunjukkan betapa rendahnya kepatuhan dan kepatuhan beberapa industri MGS terhadap kontrak dan ketentuan yang ada. Padahal, industri MGS ini memiliki kontrak dengan pemerintah dan wajib memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi sesuai HET,” kata Ray.

Baca juga: Kemenperin Catat Distribusi Minyak Goreng Curah Naik 800 Ton Per Hari
Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Hingga 117 Kg Per Minggu di Pasar Sungai Bambu
Baca juga: KSP: Pemberian BLT untuk membantu masyarakat kurang mampu membeli minyak goreng

Reporter: Sila Banduarsa Garita
Redaktur: Faisal Yunyanto
Hak Cipta © Antara 2022

0 Shares:
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

You May Also Like