Salah satu manfaatnya adalah untuk mempercepat atau mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan di tengah keterbatasan anggaran negara
Jakarta (Antara) - Menteri Perhubungan (Minhop) Budi Karya Sumadi memaparkan sejumlah manfaat pembangunan pelabuhan di Indonesia dengan skema pembiayaan non-APBN yang inovatif.
“Salah satu manfaatnya adalah mempercepat atau mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan di tengah keterbatasan anggaran negara,” kata Budi Karia dalam keterangan tertulis yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Budi Karia mengatakan selain mempercepat pembangunan infrastruktur, pembiayaan yang inovatif juga akan meningkatkan arus investasi ke Indonesia, dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan.
Ia mengatakan, keberadaan pelabuhan sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, dalam menghubungkan pulau-pulau dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan luas wilayah Indonesia, tantangan pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan, adalah keterbatasan anggaran APBN.
“Oleh karena itu, peran pelaku atau badan niaga sangat penting, karena mereka berkontribusi dalam membantu percepatan pembangunan pelabuhan, yang tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan APBN,” katanya.
Menhub juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada badan usaha, baik nasional maupun asing, untuk berperan dalam pembangunan pelabuhan di Indonesia, dengan tetap mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepelabuhanan. pengelolaan.
Beberapa bentuk kerjasama sektor pelabuhan yang dapat dilakukan antara lain konsesi, bentuk kerjasama lainnya (kerjasama pemanfaatan, leasing, kontrak pengelolaan, kerjasama operasional), serta kerjasama pemerintah dengan badan usaha komersial (KPS).
Berdasarkan data, sejak konsesi pertama tahun 2012 (Terminal Peti Kemas Calibaro) hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, telah dilakukan 25 perjanjian konsesi.
Perjanjian Pengusahaan tersebut meliputi 4 (empat) Perjanjian Pengusahaan Pelabuhan yang sudah ada, dan 21 Perjanjian Pengusahaan Pelabuhan baru, yang terdiri dari Pelabuhan/Terminal baru, Pengelolaan Saluran, dan Pengalihan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). ) ke Terminal Administrasi Pelabuhan Umum dan pengelolaan wilayah perairan yang dijadikan pelabuhan.
Total nilai investasi dari waralaba yang dieksekusi adalah sekitar Rs 100,89 triliun.
Menyusul berlakunya Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, dua (dua) perjanjian pengelolaan pelabuhan PPP telah diselesaikan dengan total nilai investasi sekitar Rs 19,42 triliun, dan ada juga potensi investasi dengan Skema Konsesi Pengelolaan Pelabuhan dengan total nilai investasi sebesar sekitar Rs 10,83 triliun pada tahun 2022.
“Ke depan, skenario pembangunan pelabuhan dirancang agar proporsi investasi swasta, nasional dan asing, termasuk pemerintah daerah meningkat melalui badan usaha pelabuhan. peluang yang memungkinkan sambil mendukung iklim investasi yang baik.”
Pada kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara Eric Thohir mengatakan, pihaknya telah membawa seluruh BUMN pelabuhan menjadi satu kepemilikan, yaitu Belido Corporation.
Menurutnya, penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat industri pelabuhan nasional, menekan biaya logistik dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh dunia, sehingga mampu menjawab tantangan dinamika pasar global dan berdaya saing di tingkat internasional.
Eric menjelaskan, integrasi ini dilaksanakan sejalan dengan arah strategis nasional dalam mencapai visi Indonesia 2045, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.
“Yang terpenting pengelolaan pelabuhan Indonesia harus berbasis good corporate governance (GCG), sesuai best practice, agar tidak merugikan negara. Dalam skala yang lebih besar, Indonesia merupakan hub maritim dunia. ”
Presiden HAPI Wahyono Bimarso mengatakan pada tahun 2020 sudah ada penelitian dari Universitas Gajah Mada dan Melbourne Australia terkait pembiayaan kerjasama di dua negara yaitu Australia dan Indonesia.
Alhasil, ternyata kebutuhan pembiayaan ternyata tidak cukup hanya dari dana internal atau dari APBN masing-masing negara, tetapi masih dibutuhkan pembiayaan eksternal yakni dari badan usaha.
“Untuk Indonesia, tantangannya semakin besar karena adanya persepsi dari masyarakat terhadap pemerintah tentang konsistensi kebijakan yang ada saat ini di Indonesia dan Indonesia,” ujarnya.
Turut hadir dalam webinar tersebut, Direktur Utama PT. Belido Arif Suhartono, David Wignall dari David Wignall Asisten, Kepala PT. Shipping Nusantara Banurgwan Asmari Heri dan Pj Kasubdit Penataan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan Aries Wibowo serta perwakilan dari akademisi, asosiasi dan pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga: Menhub Bahas Progres Pelabuhan Battimban dengan Jepang
Baca juga: Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto Tunggu Kajian Terintegrasi
Baca juga: Presiden Jokowi Resmikan 7 Pelabuhan dan 4 Kamboja di Kawasan Danau Toba
Wartawan : Adimas Raditya Fahky P.
Editor: Biqwanto Situmorang
Hak Cipta © Antara 2022
